Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama bukan sekadar forum lima tahunan untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di tengah meningkatnya polarisasi politik nasional, perubahan geopolitik dunia Islam, tantangan ekonomi, hingga menguatnya politik identitas, Muktamar menjadi momentum menentukan arah organisasi Islam terbesar di dunia itu pada dekade mendatang. Persoalannya bukan semata siapa yang akan terpilih, melainkan kepemimpinan seperti apa yang paling dibutuhkan NU saat ini.
Selama satu abad perjalanannya, NU mampu bertahan bukan karena selalu dipimpin oleh figur yang paling populer, melainkan oleh tokoh yang mampu menjaga keseimbangan antara otoritas ulama, dinamika organisasi, dan kepentingan bangsa.
KH. Hasyim Asy’ari membangun fondasi keilmuan, KH. Wahab Chasbullah mengonsolidasikan organisasi, KH. Idham Chalid memperluas pengaruh politik kebangsaan, KH. Abdurrahman Wahid membawa NU menjadi kekuatan demokrasi, sementara KH. Hasyim Muzadi hingga KH. Yahya Cholil Staquf menghadapi tantangan global yang berbeda pada zamannya. Kini NU memasuki fase baru.
Di internal organisasi, perbedaan pandangan mengenai arah konsolidasi, relasi dengan negara, tata kelola organisasi, regenerasi kepemimpinan, hingga dinamika antar-kelompok menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi besar. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, ia dapat berubah menjadi kompetisi yang menguras energi organisasi.
Karena itu, kebutuhan utama NU hari ini bukanlah pemimpin yang memperbesar polarisasi, melainkan pemimpin yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan tanpa kehilangan marwah jam’iyah.
Dalam konteks itulah nama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar mulai memperoleh perhatian luas. Sejumlah pengurus PBNU, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang hingga Pengurus Cabang Istimewa NU, menyebut Nasaruddin sebagai salah satu figur yang memiliki peluang dalam Muktamar karena pengalaman organisasinya sebagai Katib Aam PBNU dan rekam jejak panjang di lingkungan NU. Namun, pada saat yang sama, peta politik Muktamar masih sangat cair dan belum ada figur yang benar-benar dominan.
Yang menarik dari Nasaruddin bukan semata jabatannya sebagai Menteri Agama. Jabatan pemerintahan bersifat sementara. Yang lebih penting adalah karakter kepemimpinannya yang selama puluhan tahun dikenal menempatkan dialog di atas konfrontasi, moderasi di atas polarisasi, dan pendekatan keilmuan di atas mobilisasi politik. Karakter semacam ini menjadi relevan ketika NU menghadapi situasi internal yang memerlukan rekonsiliasi.
NU membutuhkan pemimpin yang tidak sibuk menciptakan kubu pemenang dan kubu yang kalah. Sebab, setelah Muktamar selesai, seluruh warga Nahdliyin tetap berada dalam rumah besar yang sama.
Politik Muktamar boleh berlangsung kompetitif, tetapi kehidupan organisasi tidak boleh meninggalkan residu permusuhan. Di sinilah kepemimpinan berbasis moral menjadi penting.
Sebagai ulama, akademisi, dan birokrat, Nasaruddin memiliki pengalaman menjembatani berbagai
kelompok yang sering kali berbeda pandangan. Pengalamannya memimpin Masjid Istiqlal, mengembangkan dialog lintas agama, serta mengelola birokrasi Kementerian Agama menunjukkan kecenderungan kepemimpinan yang kolaboratif dibandingkan konfrontatif. Rekam jejak itu tentu bukan jaminan keberhasilan apabila kelak memimpin PBNU, tetapi merupakan modal sosial yang tidak kecil. Namun demikian, NU juga tidak boleh terjebak pada politik personalisasi.
Muktamar harus menjadi arena adu gagasan, bukan sekadar adu jaringan. Warga Nahdliyin perlu menguji setiap figur berdasarkan kapasitas membangun organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi umat, mempercepat kaderisasi ulama muda, meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, mengembangkan dakwah digital, dan memperkuat posisi NU sebagai aktor perdamaian dunia.
Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu menjawab agenda-agenda besar tersebut.
Dalam perspektif politik kebangsaan, NU juga menghadapi tantangan menjaga independensi tanpa kehilangan kemampuan bekerja sama dengan negara. Sejarah menunjukkan bahwa hubungan NU dengan pemerintah selalu mengalami pasang surut. Karena itu, kepemimpinan PBNU memerlukan kecakapan menjaga jarak yang proporsional: cukup dekat untuk memperjuangkan kepentingan umat, tetapi cukup mandiri agar tetap menjadi kekuatan moral bangsa.
Karakter kepemimpinan seperti itulah yang tampak menonjol pada sosok Nasaruddin Umar. Selama ini ia relatif lebih dikenal sebagai jembatan daripada tembok; sebagai pemersatu daripada pengelompok; sebagai intelektual yang membangun argumentasi daripada retorika politik. Dalam organisasi sebesar NU, kualitas semacam ini sering kali lebih berharga dibanding kemenangan politik jangka pendek.
Tentu saja, setiap figur memiliki kelebihan dan keterbatasan. Karena itu, Muktamar tidak boleh berubah menjadi kultus terhadap individu. Tradisi musyawarah, akhlak politik, dan etika khidmah harus tetap menjadi fondasi utama. NU telah berusia lebih dari satu abad karena kekuatannya terletak pada institusi, bukan pada satu orang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Muktamar ke-35 bukanlah siapa yang duduk di kursi Ketua Umum PBNU. Ukurannya adalah apakah NU keluar dari Muktamar dengan organisasi yang lebih solid, ulama yang lebih dihormati, kader muda yang lebih percaya diri, serta posisi kebangsaan yang semakin kokoh.
Apabila Muktamar hanya melahirkan pemenang politik, NU akan kehilangan momentum sejarah. Namun apabila Muktamar berhasil melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh kekuatan Nahdliyin, menjaga stabilitas internal, dan mengembalikan politik ke dalam bingkai akhlak, maka NU bukan hanya akan memasuki abad keduanya dengan percaya diri, tetapi juga tetap menjadi penyangga utama Islam moderat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh : Dr. Muhammad Aras Prabowo, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama. Tinggal di Kota Depok.
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
