Dalam praktik pembiayaan nasional, jaminan fidusia memegang peranan penting sebagai instrumen yang memberikan keamanan hukum bagi kreditor tanpa menghambat aktivitas usaha debitor. Namun, di balik fleksibilitas dan kemudahan fidusia, terdapat persoalan mendasar tentang posisi debitor yang kerap berada dalam situasi terdesak. Hal ini ditegaskan pula oleh Dwi Tatak Subagiyo dalam bukunya, bahwa sistem jaminan fidusia memberikan konsekuensi yang menempatkan debitor pada posisi lebih lemah daripada kreditor, baik secara hukum maupun praktik lapangan. Di satu sisi debitor dilindungi, namun di sisi lain ia juga terjepit oleh pembatasan kewenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan kreditor.
Melalui tulisan ini, kita akan melihat bagaimana sebenarnya kedudukan debitor dalam jaminan fidusia, sejauh mana perlindungan yang diberikan undang-undang, dan sejauh mana pula keterdesakan yang harus ditanggung debitor sebagai konsekuensi dari ikatan perjanjian fidusia—dengan mengacu pada penjelasan mendalam dalam buku karya Subagiyo.
Debitor sebagai Pihak yang “Tampak Bebas tetapi Terikat”
Salah satu karakter utama fidusia ialah objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor. Sekilas, hal ini terlihat sebagai bentuk perlindungan yang kuat bagi debitor. Mesin, kendaraan, atau barang dagangan tetap dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi. Namun, Subagiyo menekankan bahwa kebebasan debitor tersebut pada hakikatnya bukan kebebasan penuh, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kewajiban-kewajiban hukum yang ketat.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kewenangan debitor atas benda yang difidusi dibatasi, misalnya dalam hal pengalihan, perubahan bentuk, atau tindakan lain yang dapat mengurangi nilai objek jaminan. Pembatasan ini penting bagi kreditor, tetapi di sisi lain menempatkan debitor dalam kedudukan yang rentan. Debitor tetap memegang barang, tetapi tidak sepenuhnya memiliki hak bebas untuk memperlakukan benda tersebut.
Ini adalah bentuk dilema yang oleh Subagiyo digambarkan sebagai kondisi di mana debitor “memegang barang, tetapi tidak memegang kendali”. Struktur seperti ini membuat posisi debitor secara hukum berada pada titik yang lebih lemah dibandingkan kreditor.
Hak Milik yang “Seolah Berpindah”, Menambah Keterdesakan Debitor
Salah satu penjelasan paling penting dalam buku tersebut adalah posisi hak milik dalam fidusia. Subagiyo memperjelas bahwa dalam jaminan fidusia, kepemilikan secara hukum seolah-olah berpindah kepada kreditor, namun debitor tetap menguasai barang tersebut untuk kepentingannya.
Meskipun perpindahan hak milik ini bersifat abstrak, bukan fisik, hal ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat kepada kreditor. Kreditor dapat sewaktu-waktu mengeksekusi objek tersebut jika debitor wanprestasi. Secara teoretis, mekanisme eksekusi harus mengikuti aturan hukum yang ketat, namun dalam praktik sering terjadi penyimpangan yang menambah beban debitor.
Subagiyo mengkritik adanya ketidakharmonisan norma dalam UU Jaminan Fidusia yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan kreditor dalam mengeksekusi jaminan. Ketidakjelasan norma ini otomatis berimbas pada kedudukan debitor yang semakin melemah, khususnya ketika berhadapan dengan lembaga pembiayaan besar.
Ketidakpastian Hukum yang Mempersempit Ruang Gerak Debitor
Dalam buku tersebut, Subagiyo mencatat bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengandung vague normen, atau norma yang kabur. Norma-norma kabur ini menimbulkan multitafsir, yang akhirnya mempersempit ruang aman debitor.
Beberapa area ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada debitor antara lain:
• Prosedur eksekusi yang tidak selalu diikuti secara benar oleh kreditor.
• Pembatasan penggunaan objek jaminan yang kadang tidak disosialisasikan jelas dalam perjanjian.
• Kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan oleh kreditor dalam menafsirkan klausul perjanjian.
Akibatnya, debitor tidak hanya terikat secara hukum tetapi juga psikologis, karena sering merasa tidak memiliki daya tawar untuk menolak syarat atau tindakan kreditor. Kelemahan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah struktural dalam sistem jaminan fidusia.
Debitor dan Risiko Eksekusi: Antara Perlindungan dan Kekhawatiran
Subagiyo menekankan adanya dualitas dalam eksekusi fidusia: di satu sisi memberikan kepastian kepada kreditor, namun di sisi lain menjadi momok yang menakutkan bagi debitor. Walau UUJF telah mengatur bahwa eksekusi harus sesuai prosedur, realitas di lapangan tidak selalu ideal.
Beberapa debitor melaporkan potensi intimidasi, tekanan, bahkan tindakan represif dari debt collector. Subagiyo menilai bahwa kondisi-kondisi seperti ini terjadi karena posisi debitor dalam sistem fidusia tidak diperkokoh secara cukup oleh perangkat hukum.
UUJF memang memberikan ruang perlindungan, misalnya larangan perampasan tanpa sertifikat jaminan fidusia, namun dalam praktik, banyak debitor yang tidak memahami hak-haknya. Ketidaktahuan inilah yang semakin mempersempit ruang perlindungan bagi mereka.
Pembatasan Kewenangan Debitor: Mengamankan Kreditor, Membatasi Debitor
Buku tersebut menjelaskan secara rinci bahwa fidusia memuat pembatasan kewenangan debitor dalam memperlakukan benda jaminan. Meskipun logis untuk memastikan keamanan kreditor, pembatasan ini sering kali menimbulkan perasaan keterdesakan bagi debitor, terutama ketika:
• Debitor membutuhkan penggantian aset namun tidak bisa mengalihkan tanpa izin.
• Aset terpaksa digunakan secara intensif untuk usaha dan berpotensi menurun nilainya.
• Debitor ingin menambah pembiayaan tetapi terbentur status fidusia pada aset tersebut.
Dalam konteks UMKM, hal ini bahkan bisa menjadi penghambat perkembangan usaha. Subagiyo menegaskan bahwa pembatasan kewenangan ini adalah salah satu faktor yang melemahkan posisi debitor secara struktural.
Dualisme Perlindungan: Ada Secara Normatif, Lemah Secara Praktis
Secara normatif, perlindungan bagi debitor memang ada. Subagiyo menjelaskan bahwa keberadaan akta notaris, pendaftaran fidusia, dan mekanisme eksekusi yang diatur adalah bentuk perlindungan legal formal. Namun, perlindungan ini sering kali tidak berjalan efektif karena:
1. Debitor jarang memahami isi perjanjian secara utuh.
2. Kreditor memiliki posisi tawar lebih kuat dalam negosiasi.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan fidusia masih lemah.
Dengan kata lain, perlindungan debitor lebih bersifat “tertulis” daripada “terwujud”. Debitor dilindungi oleh hukum, tetapi tidak selalu terlindungi dalam praktiknya. Di sinilah letak paradoks kedudukan debitor dalam fidusia: secara teori dilindungi, tetapi dalam praktik terdesak.
Debitor dalam Posisi yang Perlu Diperkuat
Melihat berbagai sudut pandang yang dijelaskan oleh Subagiyo, dapat disimpulkan bahwa kedudukan debitor dalam jaminan fidusia masih berada dalam posisi yang lemah, meskipun undang-undang mengatur sejumlah perlindungan. Keterdesakan ini muncul dari perpaduan antara struktur hukum yang belum sepenuhnya harmonis, pembatasan kewenangan debitor, serta dominasi kreditor dalam hubungan kontraktual.
Jika negara ingin menjadikan fidusia sebagai instrumen jaminan yang adil dan efektif, reformasi perlu dilakukan dalam aspek:
• harmonisasi norma dalam UUJF,
• penguatan perlindungan debitor dalam eksekusi,
• edukasi hukum bagi debitor, dan
• pengetatan pengawasan terhadap kreditor dalam menjalankan prosedur fidusia.
Pada akhirnya, debitor memang berkewajiban memenuhi perikatannya. Namun, mereka juga berhak atas perlindungan yang memadai agar tidak jatuh dalam keterdesakan struktural. Fidusia seharusnya menjadi jaminan yang menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitor, bukan sekadar alat dominasi satu pihak atas yang lain.
Ditulis oleh Muhammad Ridho Pratama
Ilmu Hukum Unusia
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
