Bandung,– Pondok pesantren dinilai perlu melakukan transformasi digital secara menyeluruh agar mampu membangun kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perubahan ekonomi nasional. Digitalisasi tersebut tidak cukup berhenti pada penggunaan pembayaran elektronik atau aplikasi administrasi, melainkan harus mengintegrasikan tata kelola, pendidikan, produksi, hingga distribusi dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Gagasan itu disampaikan Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna, dalam forum Multaqa’ Ru’asa’ al-Ma’ahid II yang digelar di Kampus STMIK AMIK Bandung, Sabtu (18/7/2026). Forum tersebut mempertemukan para pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah untuk membahas strategi penguatan kelembagaan dan ekonomi pesantren di era digital.
Dalam paparannya, Sarmidi memperkenalkan konsep Ekosistem Ekonomi Digital Pesantren (EEDP) sebagai model pengelolaan yang menghubungkan seluruh aktivitas pesantren ke dalam satu sistem digital yang terintegrasi.
“Pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan. Pesantren harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang kuat, mandiri, dan berbasis digital sehingga seluruh potensi yang dimiliki dapat saling menguatkan,” ujarnya.
Menurut Sarmidi, pesantren selama ini memiliki modal sosial, sumber daya manusia, aset, dan jejaring yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam sistem yang mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan.
Melalui konsep EEDP, seluruh kebutuhan operasional pesantren menjadi bagian dari rantai ekonomi yang saling terintegrasi. Seluruh transaksi diarahkan menggunakan sistem pembayaran digital (cashless), sementara data santri, alumni, wali santri, hingga aktivitas kelembagaan dihimpun dalam satu basis data terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.
Tidak hanya itu, digitalisasi juga mencakup penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) Pesantren untuk mengintegrasikan administrasi, pengelolaan keuangan, aset, akademik, hingga unit-unit usaha pesantren. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola lembaga.
Transformasi digital, kata Sarmidi, juga harus menyentuh aspek pendidikan. Melalui jaringan telekomunikasi antar-pesantren, berbagai lembaga dapat berbagi materi pembelajaran, memperluas kolaborasi akademik, sekaligus memperkuat jaringan keilmuan pesantren di tingkat nasional. Digitalisasi kemudian dihubungkan dengan aktivitas produksi, Pesantren Mart, hingga jaringan distribusi nasional agar produk-produk pesantren memiliki akses pasar yang lebih luas.
Ia menegaskan bahwa seluruh komponen tersebut tidak berdiri sendiri. Pendidikan, tata kelola, keuangan, produksi, pemasaran, dan distribusi harus menjadi satu mata rantai ekonomi yang saling menopang.
“Ketika kebutuhan pesantren dipenuhi melalui unit usaha internal, transaksi dilakukan secara digital, produksi dikelola secara profesional, dan distribusi terkoneksi secara nasional, maka akan tercipta ekosistem ekonomi pesantren yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan,” katanya.
Penguatan Kemandirian Pesantren
Gagasan mengenai penguatan ekonomi pesantren juga menjadi salah satu tema utama dalam Multaqa’ Ru’asa’ al-Ma’ahid II. Selain paparan mengenai transformasi digital, forum tersebut membahas analisis potensi ekonomi internal pesantren, inkubasi bisnis, penguatan ekosistem ekonomi syariah, hingga penyusunan roadmap pengembangan usaha pesantren.
Dalam sesi lain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Bidang Pesantren, KH Choirul Sholeh Rasyid, menekankan bahwa kebangkitan pesantren tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pendidikan dan dakwah, tetapi juga oleh kemampuan membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang kuat selalu ditopang oleh fondasi ekonomi yang kokoh.
Ia menjelaskan bahwa pesantren memiliki tiga modal besar untuk mengembangkan ekonomi, yakni modal spiritual berupa nilai keikhlasan, amanah, dan ukhuwah; modal manusia melalui jutaan santri yang memiliki karakter pekerja keras; serta modal aset dan kelembagaan berupa tanah wakaf, koperasi, jaringan alumni, dan kedekatan dengan masyarakat.
Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, diperlukan proses inkubasi usaha secara bertahap, mulai dari membangun pola pikir kewirausahaan, peningkatan kapasitas, praktik bisnis, pendampingan, penguatan jejaring pembiayaan, hingga evaluasi dan inovasi berkelanjutan.
Forum Multaqa’ Ru’asa’ al-Ma’ahid II menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penguatan ekonomi pesantren tidak lagi dapat dilakukan secara parsial. Integrasi tata kelola modern, transformasi digital, pengembangan usaha, dan kolaborasi antarlembaga dipandang menjadi fondasi penting agar pesantren mampu berkembang sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus penggerak pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
