“Kutukan Kediri” merupakan salah satu contoh folklor politik Indonesia yang memperlihatkan hubungan erat antara budaya, sejarah, dan kekuasaan.”
Oleh Amsar A. Dulmanan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA
Di tengah modernisasi politik Indonesia, mitos masih memiliki ruang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Salah satu mitos politik yang paling populer adalah “Kutukan Kediri”, yaitu kepercayaan bahwa pejabat tinggi negara yang datang ke wilayah Kediri akan mengalami kemalangan politik atau kehilangan kekuasaannya.
Meskipun tidak memiliki dasar empiris yang dapat diverifikasi, mitos tersebut terus direproduksi melalui cerita lisan, media massa, dan percakapan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan politik, rasionalitas modern sering kali berjalan berdampingan dengan kepercayaan tradisional.
Sebagai sebuah folklor politik, Kutukan Kediri tidak dapat dipahami hanya sebagai cerita rakyat. Ia merupakan simbol budaya yang hidup dalam memori kolektif masyarakat dan terus memperoleh makna baru sesuai dengan konteks zamannya.
Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana mitos ini diposisikan ketika berhadapan dengan realitas politik kontemporer, termasuk peristiwa penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Bangkalan, Madura, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keputusan politik kenegaraan tidak ditentukan oleh mitos lokal, melainkan oleh pertimbangan konstitusional dan agenda pemerintahan.
Secara historis, Kediri merupakan salah satu pusat peradaban penting di Jawa. Kerajaan Kediri pada abad ke-11 hingga ke-13 melahirkan berbagai karya sastra besar seperti Kakawin Bharatayuddha, Smaradhana, dan Kresnayana. Tradisi sastra tersebut membentuk budaya simbolik yang kuat sehingga berbagai kisah sejarah bercampur dengan legenda dan mitos. Dalam masyarakat Jawa, batas antara sejarah dan folklor sering kali tidak dipisahkan secara tegas. Sebuah peristiwa dapat berkembang menjadi mitos apabila diwariskan terus-menerus dan dipercaya sebagai bagian dari pengalaman kolektif –lihat Danandjaja, J. (2007). Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-Lain (8th ed.). Pustaka Utama Grafiti.
Dalam perkembangannya, muncul keyakinan bahwa beberapa tokoh politik nasional yang pernah berkunjung ke Kediri kemudian mengalami penurunan karier politik. Dari hubungan yang bersifat kebetulan tersebut lahirlah narasi yang kemudian dikenal sebagai “Kutukan Kediri”. Secara ilmiah, hubungan sebab-akibat semacam ini tidak pernah dapat dibuktikan. Namun, dalam perspektif antropologi budaya, kebenaran mitos tidak diukur melalui bukti empiris, melainkan melalui kemampuannya membangun makna sosial di tengah masyarakat.
Sebagai folklor politik, “Kutukan Kediri” memperlihatkan bagaimana masyarakat menggunakan simbol budaya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa politik yang kompleks. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, konflik elite, atau krisis pemerintahan, mitos menjadi narasi sederhana yang mudah dipahami oleh publik. Dalam situasi seperti itu, mitos berfungsi sebagai perangkat interpretasi sosial, bukan sebagai penjelasan ilmiah. Oleh karena itu, keberadaan “Kutukan Kediri” lebih tepat dipahami sebagai konstruksi budaya daripada fakta sejarah.
Pandangan tersebut sejalan dengan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) –lihat The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Anchor Books.Hlm. 60-82. Menurut Berger & Lukmann, realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Cerita yang pada awalnya hanya berupa pengalaman individual dapat berubah menjadi kenyataan sosial ketika diterima, diulang, dan diwariskan secara terus-menerus. Dalam konteks ini, Kutukan Kediri memperoleh legitimasi bukan karena terbukti benar, tetapi karena terus diproduksi dalam percakapan masyarakat, media, dan tradisi lisan. Dengan kata lain, masyarakat tidak sekadar mewarisi mitos, melainkan juga terus memproduksi dan memperkuatnya.
Dari perspektif sosiologi pengetahuan, fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep memori kolektif Maurice Halbwachs. Menurut Halbwachs (1992) dalam On Collective Memory. University of Chicago Press, secara khusus menjelaskan bagaimana kelompok sosial membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi ingatan kolektif yang kemudian menjadi dasar lahirnya tradisi, folklor, dan mitos dalam masyarakat. Ingatan masyarakat tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh kelompok sosial yang terus memilih peristiwa mana yang dianggap penting untuk dikenang.
Dalam kasus “Kutukan Kediri”, masyarakat cenderung mengingat tokoh yang mengalami kemunduran politik setelah berkunjung ke Kediri, sementara mengabaikan banyak contoh lain yang tidak sesuai dengan narasi tersebut. Proses seleksi memori inilah yang membuat mitos tampak semakin meyakinkan meskipun tidak didukung oleh data empiris yang konsisten.
Fenomena ini semakin menarik ketika dikaji melalui perspektif Michel Foucault. Bagi Foucault (1972) dalam The Archaeology of Knowledge (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Pantheon Books. (Karya asli diterbitkan tahun 1969), pengetahuan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu berkaitan dengan relasi kuasa (power/knowledge) yang membentuk cara individu dan masyarakat memahami kebenaran. Diskursus mengenai “Kutukan Kediri” dapat dipahami sebagai bentuk produksi pengetahuan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kekuasaan.
Semakin sering suatu narasi direproduksi melalui berbagai institusi sosial dan media, semakin besar peluangnya diterima sebagai suatu “kebenaran” dalam masyarakat.Diskursus mengenai “Kutukan Kediri” dapat dipahami sebagai salah satu bentuk produksi pengetahuan yang membentuk cara masyarakat memahami kekuasaan. Semakin sering sebuah narasi diulang, semakin besar peluangnya diterima sebagai sesuatu yang “benar”. Dalam konteks ini, media massa, media sosial, dan percakapan publik menjadi arena reproduksi diskursus yang memperkuat keberlangsungan mitos politik tersebut.
Bagi Manuel Castells (2010)dalam The Rise of the Network Society (2nd ed., with a new preface). Wiley-Blackwell, bahwa masyarakat jaringan (network society) ditandai oleh arus informasi yang berlangsung secara real time melalui jaringan digital, sehingga narasi budaya, termasuk mitos politik, dapat direproduksi dan memperoleh legitimasi baru di ruang publik digital. Era digital justru memungkinkan informasi menyebar sangat cepat melalui berbagai platform digital. Cerita mengenai “Kutukan Kediri” kini tidak lagi terbatas pada tradisi lisan masyarakat lokal, melainkan beredar luas melalui video, unggahan media sosial, meme, dan pemberitaan daring. Akibatnya, mitos memperoleh audiens baru dan terus mengalami reproduksi dalam ruang digital. Dalam situasi ini, batas antara informasi, opini, dan mitos menjadi semakin kabur sehingga literasi digital menjadi sangat penting.
Peristiwa penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2026 memberikan ilustrasi menarik mengenai hubungan antara mitos dan realitas politik. Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung acara penutupan di Bangkalan, Madura, serta menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis NU dalam menjaga persatuan bangsa dan memperkuat kehidupan kebangsaan. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari komunikasi politik antara negara dan organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia serta menunjukkan hubungan kelembagaan yang bersifat formal dan konstitusional.
Peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keputusan seorang kepala negara untuk menghadiri agenda kenegaraan tidak dapat dijelaskan melalui mitos atau kepercayaan lokal. Apabila setiap aktivitas politik selalu dikaitkan dengan narasi mistis, maka analisis politik akan kehilangan pijakan ilmiahnya. Politik modern bekerja melalui institusi, konstitusi, kepentingan nasional, komunikasi elite, dan dinamika demokrasi, bukan oleh kekuatan supranatural yang tidak dapat diverifikasi. Karena itu, folklor politik perlu ditempatkan sebagai objek kajian budaya, bukan sebagai alat untuk memprediksi masa depan politik Probowo Subianto.
Meski demikian, keberadaan Kutukan Kediri tetap memiliki nilai penting dalam kajian ilmu sosial. Mitos tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat membangun identitas budaya, memelihara ingatan kolektif, dan memberikan makna terhadap perubahan politik yang sering kali sulit dipahami. Dalam perspektif antropologi, mitos bukan sekadar cerita fiktif, tetapi cermin cara masyarakat memahami dunia. Dalam perspektif sosiologi, ia menjadi bagian dari konstruksi sosial yang membentuk persepsi publik terhadap kekuasaan.
Dengan demikian, “Kutukan Kediri” merupakan salah satu contoh folklor politik Indonesia yang memperlihatkan hubungan erat antara budaya, sejarah, dan kekuasaan. Keberlangsungannya tidak bergantung pada pembuktian empiris, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk terus mereproduksi narasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, peristiwa penutupan Munas dan Konbes NU Tahun 2026 memperlihatkan bahwa praktik politik kontemporer tetap bergerak berdasarkan logika kelembagaan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pendekatan historis dan sosiologis membantu menempatkan “Kutukan Kediri” secara proporsional, yakni sebatas warisan budaya yang kaya makna simbolik, tetapi bukan sebagai penjelasan ilmiah atas dinamika politik Indonesia. Justru melalui pemahaman yang kritis terhadap folklor semacam ini, masyarakat dapat menghargai kekayaan tradisi lokal sekaligus tetap mengedepankan rasionalitas dalam membaca perkembangan politik nasional.*
Jakarta, 30 Juni 2026
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
