Depok – Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Depok menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Kota Depok yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Isu tersebut mencuat dalam forum diskusi mahasiswa yang dipimpin Presiden Dema Universitas Islam Depok, Moh Sahal Suhendar, dengan Maulana Yusuf sebagai Koordinator Lapangan.
Dalam hasil diskusi yang disampaikan kepada publik, Dema Universitas Islam Depok menilai permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Janji-janji pemerintah terkait penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dinilai belum sepenuhnya terealisasi di lapangan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola.
“Permasalahan sampah ini seperti bom waktu. Jika tidak ditangani dengan serius, dampaknya akan terus dirasakan masyarakat,” ujar Moh Sahal Suhendar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (—).
Mahasiswa menilai Pemerintah Kota Depok perlu lebih meningkatkan perhatian terhadap sektor pengelolaan sampah, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Hingga kini, posisi Kepala DLHK Kota Depok masih kosong. Wali Kota Depok Supian Suri sebelumnya menyampaikan akan membuka sayembara untuk mengisi jabatan strategis tersebut.
Selain persoalan kepemimpinan, Dema Universitas Islam Depok juga menyoroti kondisi teknis di lapangan. Berdasarkan data terakhir yang dimuat di laman resmi DLHK, terdapat rencana pelebaran area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah utara dan barat. Namun, mahasiswa menilai pelebaran lahan saja tidak cukup menyelesaikan masalah.
Salah satu faktor utama yang dinilai memperparah kondisi adalah keterbatasan armada pengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke TPA. Akibatnya, banyak TPS mengalami kelebihan kapasitas hingga sampah meluber ke bahu jalan, bahkan ke badan jalan. Kondisi tersebut, menurut mahasiswa, terlihat pada TPS di sekitar Stasiun Depok Baru dalam beberapa waktu terakhir.
“Ketika TPS dan TPA sama-sama mengalami overload, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab? Padahal jalur dan sistem pembuangan seharusnya sudah terkoordinasi,” kata Maulana Yusuf.
Dema Universitas Islam Depok juga menyinggung soal alur pembuangan sampah dari TPA ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo. Berdasarkan data anggaran Pemerintah Kota Depok, biaya pengiriman sampah ke TPPAS Nambo mencapai sekitar Rp 138.000 per ton. Namun, mahasiswa menilai besaran biaya tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menahan sampah terlalu lama di TPA Cipayung hingga menyebabkan kelebihan kapasitas.
Atas kondisi tersebut, Dema Universitas Islam Depok menegaskan peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial. Mereka berencana melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya instansi di bawah Pemerintah Kota Depok yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
Langkah yang akan ditempuh tidak hanya mengandalkan data dari pemberitaan media, tetapi juga melalui observasi langsung ke instansi terkait, lingkungan warga terdampak, serta lokasi kejadian di lapangan.
“Mahasiswa harus hadir dan bersinergi untuk kebaikan bersama, terutama bagi warga yang setiap hari terdampak langsung oleh persoalan sampah ini,” ujar Sahal.
Dema Universitas Islam Depok berharap hasil pemantauan tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Depok dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
