Oleh: Atmo Prawiro, Wakil Ketua LAKPESDAM PC NU Kota Depok dan Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
An-Nahdlah As-Tsaniyah, kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama, selama ini lebih sering dimaknai sebagai agenda sosial-politik: konsolidasi organisasi, penguatan moderasi beragama, kemandirian ekonomi umat. Jarang sekali kebangkitan kedua ini dibaca dari sudut yang lebih mendasar, yaitu penguasaan sains dan teknologi. Padahal di situlah letak ironi yang perlu diakui jujur oleh warga Nahdliyin menjelang satu abad dan menuju abad kedua usia organisasinya.
NU mewarisi jaringan pendidikan terbesar yang dimiliki masyarakat sipil di Indonesia — ribuan pesantren, ribuan madrasah, dan puluhan perguruan tinggi yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) — tetapi sumbangannya pada peta sains-teknologi nasional masih jauh dari sebesar modal itu. NU dikenal luas sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik dan kekuatan sosial-politik terbesar di republik ini, tapi belum banyak yang mengenalnya sebagai pencetak inovasi. Jarang ada yang bertanya, siapa yang mewakili warga Nahdliyin di laboratorium riset, di pusat data, atau di meja perumus kebijakan teknologi nasional? Jika An-Nahdlah As-Tsaniyah ingin benar-benar layak disebut kebangkitan, ia harus menjawab pertanyaan itu, bukan sekadar mengulang jargon lama dengan kemasan baru.
Kabar baiknya, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat. Pada 25 Juli 2026, LPTNU Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta menggelar Sarasehan Pendidikan Tinggi NU bertajuk “Nahdlatul ‘Ilmi: Kebangkitan Sains dan Teknologi Kaum Nahdliyin”, dihadiri pula oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI. Forum ini mengusulkan enam langkah untuk membangun peta jalan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) di lingkungan NU: memperkuat pendidikan STEM di pesantren dan madrasah sejak dini, membuka lebih banyak program studi sains-teknologi di kampus NU, memberi beasiswa bagi periset dan mahasiswa STEM, mendata ilmuwan Nahdliyin yang tersebar di dalam dan luar negeri, membangun jaringan riset antar-kampus, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dan industri. Yang menegaskan urgensinya, forum ini menyebut lima perubahan zaman yang tidak bisa lagi dianggap urusan orang lain yaitu ekonomi berbasis pengetahuan, digitalisasi, kecerdasan buatan, teknologi kesehatan, dan energi terbarukan. Di sinilah letak beda antara An-Nahdlah As-Tsaniyah yang sekadar wacana dan yang benar-benar nyata, satu forum sarasehan boleh jadi titik picu, tapi ia baru berarti kalau menjelma peta jalan yang mengikat, bukan gaung yang menguap begitu acara usai.
Modal untuk menjawab tantangan itu sebenarnya sudah ada, hanya belum tersambung satu sama lain — dan justru di situlah pekerjaan rumah terbesarnya. ITSNU Pasuruan, misalnya, resmi berubah menjadi Universitas NU Pasuruan pada 1 September 2023, dengan program studi Teknik Kimia, Teknik Industri, dan Pendidikan MIPA. Ada juga Institut Teknologi dan Sains NU Kalimantan, serta Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang secara terbuka menempatkan diri sebagai kampus berbasis riset lewat lembaga penelitiannya. Bahkan sudah muncul gagasan yang lebih besar: Universitas Digital Internasional NU, usulan mendirikan kampus yang memadukan sanad keilmuan pesantren dengan riset digital dan kecerdasan buatan — dimulai dari Fakultas Syariah yang memuat program Ekonomi berbasis Digital, sebelum meluas ke rumpun STEM. Masalahnya, semua inisiatif ini masih berjalan sendiri-sendiri, kampus demi kampus, tanpa satu peta jalan yang mengikatnya menjadi kekuatan bersama. Kalau kebangkitan kedua ini serius, langkah pertamanya bukan mendirikan kampus baru, melainkan menyambungkan yang sudah ada — termasuk membuka kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk akses laboratorium, pendanaan, dan jalur agar hasil riset sampai ke masyarakat, terlebih lagi kampus-kampus NU siap dengan biaya mandiri dalam hal riset. Ini bukan bantuan sepihak, melainkan kemitraan riset-industri-pemerintah yang biasa disebut triple helix.
Namun sebelum bicara program dan anggaran, ada satu hal yang harus ditegaskan lebih dulu agar An-Nahdlah As-Tsaniyah tidak salah pijak: penguasaan sains dan teknologi bukan proyek sekuler yang berdiri di luar Aswaja. Ia adalah wujud nyata dari dua unsur dalam Fikrah Nahdliyah, yaitu Aqli (akal) dan Waqi’i (membaca konteks zaman). Riset IPTEK, dengan begitu, adalah bentuk ijtihad yang kontekstual, bukan kegiatan bebas nilai yang bisa dipisahkan dari agama. Cara pandang ini penting supaya sains-teknologi tidak dilihat sebagai tempelan baru pada identitas NU, melainkan kelanjutan wajar dari tradisi keilmuan yang sejak awal sudah melekat pada organisasi ini — dan sekaligus argumen paling kuat mengapa kebangkitan kedua NU tidak lengkap tanpa kebangkitan keilmuan sains.
Dari titik pijak itu, penguatan perguruan Tinggi NU dan prioritas riset bisa disusun mengikuti lima perubahan zaman yang sudah disebut tadi.
Untuk kecerdasan buatan, NU sebenarnya sudah punya contoh yang nyata: platform Digdaya NU, diluncurkan bertahap sejak Agustus 2024 mulai dari Digdaya Persuratan, lalu Digdaya Kepengurusan pada Mei 2025, dan Digdaya Pesantren pada Juli 2026 — kini dilengkapi fitur AI-NU untuk membantu mencari rujukan AD/ART dan peraturan organisasi. Pengalaman mengelola data organisasi keagamaan sebesar ini semestinya dikembangkan lebih jauh menjadi riset serius tentang AI untuk membantu istinbath hukum, mendeteksi hoaks keagamaan, dan menyaring konten dakwah digital. Untuk ekonomi berbasis digital dan halal-tech, ada peluang besar yang langsung bersinggungan dengan kajian ekonomi ini: digitalisasi sertifikasi halal, rantai pasok halal berbasis blockchain, dan fintech syariah — bidang yang menuntut kerja sama antara kampus fakultas ekonomi dan kampus teknik informatika, yang keduanya sudah ada di jaringan LPTNU. Untuk teknologi kesehatan, jaringan pesantren yang tersebar sampai ke daerah tertinggal bisa jadi basis riset telemedicine dan kesehatan masyarakat. Untuk energi terbarukan, kemandirian energi surya dan biomassa di pesantren sejalan dengan cita-cita kemandirian ekonomi yang sudah lama digaungkan NU. Kelima rumpun ini bukan daftar terpisah — semuanya adalah wajah konkret dari satu kebangkitan yang sama.
Supaya prioritas ini tidak berhenti sebagai daftar keinginan, dibutuhkan cara kerja yang jelas: satu unit riset di bawah LPTNU yang mengoordinasikan seluruh kampus NU, bukan membiarkan setiap kampus berjalan sendiri. Unit ini perlu menjalankan empat tugas: mendata periset Nahdliyin di dalam dan luar negeri, menyusun skema pendanaan riset bersama — baik dari internal NU maupun kemitraan dengan BRIN dan industri, menetapkan bidang riset prioritas setiap periode Muktamar, dan memastikan hasil riset benar-benar sampai ke tangan jamaah dalam bentuk produk atau layanan. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi juga menuntut kesiapan fikih. Forum Bahtsul Masail NU sudah semestinya rutin membahas persoalan etika teknologi terbaru —karena ulama harus tetap menjadi kompas umat di tengah, dalam istilahnya, “perang narasi dan kekaburan informasi” akibat kecerdasan buatan dan media sosial. Tanpa kesiapan fikih semacam ini, kebangkitan sains-teknologi NU bisa kehilangan arah, atau kehilangan ruhnya.
Yang membedakan agenda ini dari sekadar wacana seremonial adalah tolok ukur hasilnya: bukan tumpukan makalah ilmiah, melainkan produk dan layanan IPTEK yang benar-benar dipakai jamaah dan terasa manfaatnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Digdaya NU bisa jadi contoh, bukan sekadar angan-angan semata. Dalam sepuluh bulan pertama, Digdaya Persuratan mencatat lebih dari 8.400 pengurus terdata dan lebih dari 13.000 surat resmi diterbitkan secara digital — bukti bahwa NU mampu merancang dan menjalankan sendiri sistem digital berskala nasional. Digdaya Pesantren yang menyusul kemudian, hasil kerja sama dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah, menunjukkan bahwa langkah IPTEK NU tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan agenda perlindungan dan pemberdayaan umat yang lebih luas. Inilah wajah nyata dari mahakarya yang dimaksud judul tulisan ini, bukan konsep di atas kertas, tapi sistem yang sudah berjalan dan dirasakan.
Ke depan, ada beberapa mahakarya lanjutan yang layak diperjuangkan sungguh-sungguh yaitu pusat unggulan riset halal-tech dan ekonomi berbasis digital, laboratorium kecerdasan buatan untuk keperluan keagamaan, techno-park energi terbarukan berbasis pesantren, pusat riset kesehatan masyarakat berbasis jaringan pesantren, sampai cita-cita jangka panjang berupa Universitas Digital Internasional NU. Semua ini perlu dirajut dalam satu peta jalan yang sama, agar tidak menjadi proyek yang berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan tenaganya. Sebab pada akhirnya, penguasaan IPTEK oleh NU bukan sekadar soal gengsi kelembagaan atau modernisasi tata kelola — ia adalah bentuk kedaulatan pengetahuan yang melengkapi kedaulatan politik dan ekonomi yang selama ini diperjuangkan NU.
Jika para pendiri NU pada 1926 berani mengambil ijtihad besar dengan mendirikan jam’iyah di tengah dominasi kolonial, generasi penerus di abad kedua ini dituntut mengambil ijtihad yang sama beratnya: memastikan jaringan pesantren dan kampus yang sudah dirawat hampir seratus tahun tidak hanya melahirkan ulama dan kader bangsa, tetapi juga ilmuwan, insinyur, dan inovator yang karyanya dirasakan langsung oleh umat dan Republik ini. Itulah An-Nahdlah As-Tsaniyah yang sesungguhnya — bukan kebangkitan yang berhenti pada seremoni satu abad, melainkan kebangkitan yang terbukti lewat mahakarya sains dan teknologi yang lahir dari rahim pesantren sendiri.
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
