Depok, 15 Juni 2026 – Forum Bersama (FORBES) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Serial 1 bertajuk “PBNU Milik Siapa? Menguji Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi” di Pesantren Arrahmaniyah, Depok. Forum ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi gagasan warga Nahdliyin untuk merumuskan agenda reformasi kelembagaan Nahdlatul Ulama menjelang Konferensi Besar (Kombes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Ploso, serta sebagai ikhtiar menyiapkan Muktamar NU ke-35 yang lebih substantif dan berorientasi pada penguatan organisasi.
Rembug Warga NU berangkat dari kegelisahan atas berbagai persoalan tata kelola organisasi, mulai dari gejala sentralisasi pengambilan keputusan, lemahnya mekanisme checks and balances, struktur organisasi yang dinilai terlalu gemuk dan tumpang tindih, belum optimalnya pendataan jemaah, hingga menguatnya persepsi publik mengenai bergesernya orientasi organisasi dari pelayanan umat menuju pendekatan yang semakin pragmatis.
Koordinator FORBES NU 26, KH. Waidl, menegaskan bahwa forum ini tidak dimaksudkan sebagai arena pertentangan figur ataupun kontestasi kepemimpinan. Sebaliknya, forum ini merupakan ikhtiar warga Nahdliyin untuk mengembalikan perhatian organisasi pada pembenahan sistem dan tata kelola kelembagaan.
Bagi FORBES NU 26, good governance dalam NU tidak hanya diukur dari siapa yang memimpin, melainkan dari sejauh mana keputusan organisasi dijalankan secara konsisten, kekuasaan dikelola secara seimbang, serta seluruh proses kelembagaan tunduk pada AD/ART dan mekanisme organisasi yang pasti, transparan, dan akuntabel.
Forum menilai momentum Kombes dan Munas Alim Ulama di Ploso perlu dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dan konsolidasi pemikiran untuk memperkuat independensi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan NU dalam menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan Khittah 1926.
Rembug Warga NU merekomendasikan delapan agenda reformasi kelembagaan.
Pertama, menegaskan kembali komitmen pada Khittah NU 1926 sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama, sekaligus memperkuat posisi NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang mandiri, kritis, dan berpihak pada kemaslahatan umat.
Kedua, melakukan rekonstruksi sistem pemilihan kepemimpinan untuk mengakhiri dualisme legitimasi dan memperjelas distribusi kewenangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Rekonstruksi ini dipandang penting untuk memperkuat kepemimpinan moral Syuriyah dan memastikan Tanfidziyah menjalankan fungsi manajerial organisasi secara profesional.
Ketiga, melakukan restrukturisasi organisasi berbasis klaster strategis. Organisasi yang lebih ramping, lincah (agile), dan fungsional dinilai akan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada jemaah. Struktur organisasi perlu diarahkan pada klaster-klaster prioritas seperti pendidikan dan pengembangan SDM, ekonomi dan kesejahteraan jemaah, hukum dan advokasi publik, serta kerukunan dan hubungan internasional.
Keempat, melaksanakan Sensus Nasional Jemaah NU secara digital. Pendataan warga secara terintegrasi, meliputi identitas, profesi, dan kondisi sosial-ekonomi, merupakan prasyarat penting bagi penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan kebutuhan riil masyarakat.
Kelima, memperkuat kepastian prosedur dan distribusi kekuasaan organisasi melalui penegakan aturan yang adil, transparan, dan berbasis musyawarah. Struktur wilayah dan cabang harus memperoleh ruang mediasi, klarifikasi, dan keberatan yang memadai sebelum pengambilan keputusan organisasi.
Keenam, memperkuat pelayanan dan pemberdayaan jemaah dengan mengembalikan orientasi organisasi pada fungsi utamanya sebagai khadimul ummah. Energi organisasi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi umat, pendampingan kelompok rentan, serta pengembangan kapasitas generasi muda Nahdliyin.
Ketujuh, melakukan reformasi sistem digital DIGDAYA agar tidak berhenti sebagai instrumen administratif semata, tetapi menjadi infrastruktur data dan tata kelola organisasi. Sistem digital perlu didukung mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mampu memperkuat efektivitas pengambilan keputusan serta pelayanan kepada jemaah.
Kedelapan, melakukan mitigasi konflik kepentingan dan penguatan komitmen terhadap keadilan ekologis. Kebijakan organisasi di bidang pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan secara serius aspek keberlanjutan lingkungan, potensi konflik agraria, dan dampaknya terhadap otoritas moral NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Selain itu, forum juga menegaskan pentingnya memperluas partisipasi warga dalam kehidupan organisasi. Keterlibatan generasi muda, perempuan, badan otonom, dan berbagai unsur warga Nahdliyin perlu terus diperkuat agar musyawarah berlangsung secara substantif, representatif, dan menghasilkan keputusan yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan jemaah.
Rembug Warga NU meyakini bahwa masa depan Nahdlatul Ulama tidak hanya ditentukan oleh pergantian figur kepemimpinan, melainkan oleh kemampuan organisasi membangun tata kelola yang sehat, ruang aspirasi yang terbuka, partisipasi yang inklusif, dan budaya musyawarah yang hidup.
FORBES NU 26 berharap agenda Kombes dan Munas Alim Ulama di Ploso dapat menjadi momentum konsolidasi pemikiran dan penyusunan cetak biru reformasi kelembagaan menuju Nahdlatul Ulama yang lebih profesional, akuntabel, berbasis data, melayani jemaah secara nyata, serta tetap setia pada cita-cita Khittah 1926 sebagai kekuatan moral yang merawat agama, membela bangsa, dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh umat.
Kontributor: Abdul Hakim
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
