Pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan integrasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah pusat adalah melalui pengembangan kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi ini dirancang sebagai wilayah dengan keterkaitan fungsional yang saling terhubung melalui sistem jaringan prasarana yang terintegrasi, meski berbeda secara administratif. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berskala global.
Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) Nomor 2 Tahun 2024. Pada Pasal 15 Ayat (2), disebutkan bahwa kawasan aglomerasi meliputi minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.
Sebagai bagian dari kawasan aglomerasi tersebut, Pemerintah Kota Depok dituntut untuk merespons kebijakan ini dengan serius. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kota, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperbaiki tata kelola wilayah. Rabani Razak, fungsionaris KNPI Kota Depok dan Wakil Bendahara Umum PC GP Ansor Kota Depok, menyatakan bahwa pemerintahan baru Kota Depok perlu bersikap lebih inklusif dan membuka ruang kolaborasi dengan generasi muda.
“Pemerintah Kota Depok yang baru harus lebih inklusif, membuka ruang-ruang kolaborasi dengan pemuda Kota Depok, serta memberikan peran lebih, bukan hanya sekadar bagian atau slogan,” ujar Rabani. Menurutnya, pembangunan yang efektif memerlukan kolaborasi antara pendekatan top-down dan bottom-up, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, khususnya generasi muda.
Rabani menambahkan bahwa kebijakan aglomerasi ini sangat bermanfaat bagi Kota Depok. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk penataan ruang kawasan, alokasi anggaran, pembangunan transportasi publik, hingga pengelolaan sampah dan lingkungan, akan memberikan dampak positif bagi akselerasi pembangunan daerah. “Aglomerasi ini akan sangat membantu pemerintah Kota Depok, karena ada dukungan dari pusat yang menunjang pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka,” jelasnya.
Integrasi kebijakan ini juga didukung oleh Rencana Induk Nasional, serta perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang masuk dalam cakupan kawasan aglomerasi. Dengan adanya sinergi yang kuat, Pemerintah Kota Depok optimistis dapat berkontribusi signifikan dalam akselerasi pembangunan nasional.
Pemuda Kota Depok memandang aglomerasi ini sebagai peluang besar untuk membawa perubahan positif. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, khususnya generasi muda, Depok diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak utama pembangunan nasional, selaras dengan visi pemerintah pusat.
