Depok, NU Online – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menggelar diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemetaan Sosial dan Identifikasi Permasalahan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan Daerah Kota Depok”.
Kegiatan yang digelar di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/11/2026), itu dihadiri anggota DPRD Kota Depok Siswanto, S.H., perwakilan KNPI Kota Depok, akademisi, dan mahasiswa.
Diskusi mengidentifikasi sejumlah tantangan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan daerah. Di antaranya kesibukan masyarakat perkotaan, keterbatasan jangkauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), belum meratanya akses terhadap informasi kebijakan, serta terbatasnya saluran untuk menyampaikan aspirasi.
Anggota DPRD Kota Depok Siswanto menekankan pentingnya komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Menurutnya, anggota DPRD perlu hadir untuk memahami persoalan yang berkembang di lapangan.
“Dengan begitu, aspirasi masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” tegasnya.
Hasil FGD akan menjadi bahan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pemahaman warga tentang kebijakan publik dan kapasitas mereka dalam menyampaikan aspirasi. Penguatan ruang dialog, keterbukaan informasi, dan pelibatan kelompok masyarakat juga menjadi kebutuhan yang teridentifikasi dalam diskusi.
Selain memetakan persoalan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara perguruan tinggi, legislatif, organisasi masyarakat, dan warga dalam memperluas ruang partisipasi publik. Kolaborasi tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat FSH UIN Jakarta, Nurlaili Rahmawati, mengatakan kolaborasi lintas elemen diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan partisipatif.
“Masyarakat harus memiliki ruang dan kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka,” ujarnya.
Dukungan Anda Sangat Berarti 😊
Yuk bantu perjuangan LTN NU Kota Depok menyebarkan informasi kegiatan NU dengan melakukan pembayaran melalui QRIS berikut:
Terima kasih atas kontribusi Anda 🙏
